Ilustrasi. Bibit unggul kelapa sawit milik PT Musim Mas, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat RSPO, di Kabupaten Pelawatan, Provinsi Riau. |
Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) Sawit Lestari yang terhadap 7 kecamatan di Kabupaten Sintang di akhir tahun 2014.
Dalam survei tersebut, tercatat total luasan 2.195,44 hektare dimiliki oleh 449 petani sawit swadaya.
Namun, terlepas dari luasan lahan, upaya masyarakat untuk membangun kebun sawit swadaya ini belum diimbangi dengan pengetahuan budidaya yang baik dari petani maupun kesiapan pendampingan dari pemerintah.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang terletak di wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat dengan perputaran ekonomi utama digulirkan oleh sektor pertanian.
Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan telah menempatkan pertanian dalam urutan yang paling strategis karena pertanian dianggap mampu untuk menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang.
Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam untuk pengembangan pertanian yang mendorong pertumbuhan kegiatan agribisnis lainnya.
“Kurangnya pengetahuan dan pendampingan ini berakibat pada kurangnya produktivitas kebun. Di sisi lain, kepastian usaha dalam konteks pemasaran juga akan menjadi kendala nantinya," ujar Subarjo, Ketua Fasda Sawit Lestari dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/5/2016) .
Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilakukan dengan cara menumpang dengan TBS plasma. Dengan Tanaman Menghasilkan (TM) yang muda tersebut, rendemen menjadi kecil dan harganya juga berkurang.
Hal ini mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini baik pihak PKS maupun petani yang ditumpangi TBS-nya tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Sintang, Joko Sri Sadono mengungkapkan, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan akan berdampak buruk pada lingkungan.
“Oleh karena itu, intervensi pemerintah pada proses pembangunan awal dan proses budidaya sangat penting, untuk memastikan perkebunan kelapa sawit swadaya yang dibangun di area yang sesuai dengan tata ruang kabupaten dan memastikan produktivitas kebunnya tinggi dan tentunya tetap berwawasan lingkungan,” jelas Joko.
Dalam kesempatan yang sama, Manajer Program Kalbar WWF-Indonesia, Albertus Tjiu mengatakan perlu juga dilakukan upaya pendampingan dan peningkatan kapasitas petani sawit swadaya oleh stakeholder kunci, termasuk pemerintah, seperti para penyuluh, pengurus organisasi petani kelapa sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya dari Kabupaten Sintang.
“Pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk menjembatani kepentingan para petani, khususnya petani swadaya, dengan lembaga-lembaga terkait, juga sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengatur tata kelola yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit swadaya,” kata Albertus.
WWF-Indonesia berkerjasama dengan Fasda Sawit Lestari Kabupaten Sintang pun kemudian mengadakan pelatihan terhadap sejumlah penyuluh dari 14 kecamatan, ditambah satu penyuluh dari Fasda Sawit Lestari.
Field Officer Sintang-Melawi, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, M. Munawir menguraikan, setelah diberikan pelatihan, harapannya para peserta terlatih ke depannya dapat mentransformasikan ilmu yang diperoleh kepada petani yang lain.
Selain itu, petani kelapa sawit swadaya bisa mengelola kebun sesuai dengan prinsip-prinsip Good Agricultutre Practices melalui pendampingan dari PPL.
Keberadaan petani kelapa sawit swadaya, jelas Munawir, telah memberikan gambaran kepada petani plasma maupun anggota masyarakat lainnya untuk ikut mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara swadaya dan berkelanjutan.
Hal itu sebagai salah satu potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran di Kabupaten Sintang. Di kutif dari kompas.comhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/12/133000126/Pengelolaan.Sawit.Swadaya.Berkelanjutan.di.Kabupaten.Sintang.Upaya.Mendorong.Perekonomian.Masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar